Pedoman dalam Teknik Sipil

       
Dalam dunia teknik sipil, ada banyak peraturan yang harus di jadikan pedoman sebelum merencanakan sebuah bangunan konstruksi, mulai dari SNI, Peraturan Pemerintah, Undang-undang, dll. dari paraturan-peraturan itulah sebuah bangunan konstruksi bisa ditentukan layak huni atau tidak. di Indonesia ini masih banyak penduduknya yang membangun sebuah rumah tanpa melihat Peraturan-peraturan tersebut, terutama didaerah-daerah pedesaan, karena kurangnya pengetahuan masyarakat setempat tentang pentingnya peraturan-peraturan tersebut dalam proses perencanaan sebuah bangunan.

Dibawah ini ada beberapa peraturan yang sering digunakan dalam dunia teknik sipil:

1. ANALISIS HARGA SATUAN KERJA (AHSP) BIDANG PEKERJAAN UMUM
2. BATANG BAJA MUTU TINGGI TANPA PELAPIS UNTUK BETON PRATEGANG
3. CUR (Grafik dan Perhitungan Beton Bertulang) BERDASARKAN SKSNI T-15-1991-03
4. DEPARTEMEN PU - PETUNJUK PRAKTIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR BERSIH PEDESAAN
5. KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP NO. 51 TAHUN 2004 TENTANG BAKU MUTU AIR LAUT
6. LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO. 1313 K-30-MEM-2003 TENTANG STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN BIDANG INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
7. LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO. 1313K-30-MEM-2003 TENTANG STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN BIDANG INSTALASI PEMANFAAT TENAGA LISTRIK
8. LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO. 1313 K-30-MEM-2003 TENTANG STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN BIDANG INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
9. LAMPIRAN V KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO. 1313 K-30-MEM-2003 TENTANG STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN BIDANG INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
10. PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO. 009 TAHUN 2007 TENTANG PEMUTUS SIRKIT UNTUK PROTEKSI ARUS LEBIH PADA INSTALASI RUMAH TANGGA DAN SEJENISNYA
11. PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM
12. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP NO. 03 TAHUN 2010 TENTANG BAKU MUTU LIMBAH BAGI KAWASAN INDUSTRI
13. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP NO. 05 TAHUN 2011 TENTANG PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
14. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP NO. 06 TAHUN 2007 TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN ATAU KEGIATAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
15. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP NO. 09 TAHUN 2006 TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN ATAU KEGIATAN PERTAMBANGAN BIJIH NIKEL
16. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP NO. 12 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DI DAERAH
17. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN RI NO. 75 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN 2014 DI LINGKUNGAN KEMENTRIAN PERHUBUNGAN
18. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN RI NO. PM. 9 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT
19. PERATURAN MENTERI PU NO. 03-PRT-M-2012 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN FUNGSI JALAN DAN STATUS JALAN
20. PERATURAN MENTERI PU NO. 06-PRT-M-2011 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR
21. PERATURAN MENTERI PU NO. 45-PRT-1990 TENTANG PENGENDALIAN MUTU AIR PADA SUMBER-SUMBER AIR
22. PERATURAN MENTERI PU RI NO. 13-PRT-M-2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ASET IRIGASI
23. PERATURAN MENTERI PU RI NO. 20-PRT-M-2010 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

                                                                                                                 

                                                                                                            Pesoman dalam Teknik Sipil (2)